Bansos Ditengan Pandemic

Bansos Ditengan Pandemic

Bantuan sosial (bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bansos ini dari keuangan daerah (APBD) diperbolehkan berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yg tlh diubh beberapa kali terakhir dg Permendagri 21 Tahun 2011.

Kedua peraturan tersebut tidak mensyaratkan calon penerima bansos sudah tercantum dalam APBD yang telah dibahas dan ditetapkan tahun sebelumnya, sehingga kepala daerah diberi wewenang untuk menetapkan penerima dan besaran bansos pada tahun tersebut sesuai dengan proposal yang masuk dan kebijakan kepala daerah.

Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak. Bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat, Gubernur/Bupati/Walikota, dan anggota DPRD yang berkepentingan dengan bansos, akan tetapi BPK, Kejaksaan, dan KPK juga menaruh perhatian yang cukup intens terhadap pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos tersebut.

Tidak ketinggalan LSM, ICW, dan media massa ikut menyorot dan mengawasi permasalahan-permasalahan di sekitar bansos. Bansos menjadi ‘menarik’ karena banyak pihak yg membutuhkannya. Masyaralat atau kelompok masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.

Kepala Daerah dan DPRD membutuhkannya untuk memberikan perhatian dan kesejahteraan kepada rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian rekening bansos memiliki resiko bawaan yang cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewangkan. Hal ini dapat terlihat dari permasalahan-permasalahan terkait bansos baik yang menjadi temuan BPK maupn yang diblow-up di media massa dan diproses oleh APH.

Permasalahan-permasalahan sekitar bansos antara lain pemberian bansos tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur pencairan, bansos tidak diterima atau diterima sebagian orang yang berhak seperti tercantum dalam proposal, dan proposal bansos fiktif

Di samping itu, bantuan sosial ditengarai oleh LSM, ICW, dan APH digunakan sebagai alat ‘politik pencitraan’ oleh kepala daerah, terutama kepala daerah In-cumbent yang akan mencalonkan kembali dalam ajang pemilukada. Bisa juga disalahgunakan untuk para tim sukses yang dianggap telah berjasa dalam menggolkan kepala daerah yang sedang menjabat.

Dalam rangka menindaklanjuti dan meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut dan karena belum jelasnya aturan tentang pelaksanaan hibah dan bantuan sosial di daerah, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Dengan permendagri ini pemberian bansos harus terencana dari awal pada tahun sebelumnya melalui pembahasan KUA dan PPA). Setiap calon penerima bansos harus mengajukan permohonan kepada kepala daerah. Jika disetujui, akan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS dan diproses lebih lanjut menjadi APBD.

Selanjutnya dicairkan melalui mekanisme surat keputusan kepala daerah tentang penetapan nama-nama dan alamat calon penerima bansos serta besaran uang atau bentuk barang yang akan diterima.

Dilihat dari prosedur penganggarannya, cukup panjang arus birokrasi yang harus dilalui oleh calon penerima bansos. Prosedur ini tidak mengakomodasi kebutuhan akan bansos yang betul-betul riil dibutuhkan dalam keadaan mendadak, seperti kepala keluarga yang mendadak terkena PHK, orang miskin  yang mengalami kecelakaan, musibah kebakaran, sakit dan butuh biaya berobat, dan lain-lain keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kondisi seperti tersebut tidak bisa menunggu berbulan-bulan sampai satu tahun untuk meerima bantuan dari APBD.

Untuk mengakomodasi kebutuhan akan bansos yang sifatnya mendadak atau tidak dapat direncanakan sebelumnya, Pemerintah melakukan beberapa perubahan dalam Permendagri No. 32 Tahun 2011 dengan mengeluarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012, yang antara lain menambahkan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Ada pertanyaan, apakah kedua Permendagri tersebut betul-bertul mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan atau politisasi bantuan hibah dan bansos?

Sebelum diberlakukannya kedua Permendagri tersebut, kepala daerah memiliki peran sentral dan dominan, karena penentuan siapa yang akan dibantu dan berapa nilainya menjadi otoritas dari kepala daerah

DPRD hanya sebagai penentu plafon besaran anggaran hibah dan bansos. Inilah yang mungkin menimbulkan kecemburan anggota DPRD. Dengan keterlibatan DPRD dalam menganggarkan hibah dan bansos sejak dari pembahasan KUA dn PPAS, peluang politisasi bansos mungkin masih bisa terjadi.

Para anggota DPRD yang nota bene adalah tokoh masyarakat, pembina, ketua, anggota atau simpatisan suatu organisasi (parpol), akan cenderung memobilisasi pembuatan proposal bansos sbg bukti tlh memperjuangkan kepentingan organisasi/masy yg dl mjd konstituennya.

Tarik ulur dan negosiasi antar anggota DPRD dan pemda pun akan semakn alot dalam menentukan plafon anggaran dn nama-nama calon penerima bansos.

Dan akhirnya bisa terjadi pembengkakan dalam peganggaran belanja hibah dan bansos. Untuk itu perlu ada antipasti dari Pemerintah terlebih ddahulu. Kemendagri agar terbitnya Permendagri 32 Tahun 2011 dn Permendagri 39 Tahun 2012 tersebut tidak menimbulkan penyimpangan baru atau pergeseran penyimpangan dalam pengelolaan bansos. Pengganggaran bansos dalam APBD juga perlu ada batas maksimal berapa persen dari total belanja daerah yang dianggarkan.

Jika Anda sedang mencari dimana tempat yang tepat dalam urusan bansos, maka Anda bisa mempercayakan Ralali.com saja yang merupakan situs jual beli online yang ikut andil dalam membantu masyarakat Indonesia yang sekiranya terdampak dalam sebuah musibah baik itu dari alam atau seperti sekarang ini disaat pandemic.

Paket Bansos Terbaik Dengan Banyak Keuntungan

Jika Anda sedang mencari dimana tempat yang tepat dalam melakukan bansos yang tepat sasaranm maka Anda bisa mempercayakannya saja kepada Ralali.com. Ralali.com juga perduli akan keberlangsungan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga membuka donasi untuk siapapun bagi membantu masyarakat yang terdampak akan bencana alam ataupun dimasa pandemic seperti sekarang ini. Ada paket bansos terbaik yang sangat lengkap seperti sembako untuk dibagikan kepada masyarakat.

Distributor Bansos Terpercaya

Ralali.com juga merupakan distributor bansos, ini berarti menjadikan Ralali.com terpercaya dalam bidang bansos, karena dijamin kalau paket bansos yang disediakannya seperti sembako merupakan sembako yang memang langsung dari Ralali.com yang dijamin memang asli dan juga berkualitas semua.

Dengan sembako yang berkualitas, tentunya ini dapat membuat Anda merasa yakin dengan Ralali.com yang merupakan penyalur bansos, apalagi Ralali.com bekerjasama juga dengan lembaga negara yang terkait dengan pengadaan bansos.

Distributor Bansos Kemenkes Tepat Sasaran

Dengan adanya Ralali.com yang langsung bekerjasama dengan Kemenkes juga sangat menguntungkan. Dari Kemenkes, Ralali.com memberikan kepada masyarakat berupa berbagai peralatan kesehatan dan juga berbagai obat-obatan yang dibutuhkan disaat pembagian bansos. Ini karena Ralali.com adalah distributor bansos Kemenkes yang dijamin terpercaya dan juga tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.