Seller Bansos Di Masa Pandemi COVID-19

Seller Bansos  – Komisi VI DPR RI berkomitmen bakal langsung mengulas Rancangan Undang-Undang (RUU) perihal Sistem Perposan dan Logistik Nasional yang memang sudah masuk ke didalam Prolegnas Prioritas, didalam rangka menopang kinerja PT. Pos Indonesia yang mendapat tugas spesifik dari pemerintah guna menegaskan perlindungan sosial (bansos) dari pusat terdistribusi bersama dengan baik kepada penduduk terdampak Covid-19.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menjelaskan tugas Pos Indonesia perlu dijamin Undang-Undang yang lebih kuat yang lebih ikuti perkembangan zaman.

“Jadi kita kudu menambahkan perlindungan politik bahwa PT. Pos ini tidak mampu di lepaskan dari masalah logistik nasional. Terutama logistik yang tentang hajat hidup orang banyak. Harus amat peran negara untuk menambahkan pelayanan kepada penduduk kepada rakyat itu kudu ada BUMN yang memadai kuat dan membawa infrastruktur yang menjangkau didalam lokasi NKRI,” ujarnya, layaknya dikutip dari laman DPR (13/7).

Menurutnya, sepanjang ini Pos Indonesia mau merugi untuk mencukupi tugas politiknya yaitu menjamin keamanan ketersediaan logistik di area 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Namun, diyakini bahwa perusahaan yang sudah eksis sejak th. 1746 ini bakal mampu bertahan bersama dengan menciptakan inovasi dan mendapat dukungan UU baru.

“Saya senantiasa yakin bersama dengan asetnya yang besar bersama dengan infrastruktur melimpah bakal kita beri payung Undang-Undang pos logistik nasional yang merupakan UU inisiatif prioritas Komisi VI. Kita menghendaki PT. Pos Indonesia bakal menjadi BUMN yang punyai tugas untuk menjadi konektivitas antar Provinsi antar area guna bagaimana Indonesia mampu menjadi satu kesatuan ekonomi terlebih hal-hal yang tentang bersama dengan barang keperluan pokok,” imbuhnya.

Seller Bansos Covid 19

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menilai Pos Indonesia lamban beradaptasi bersama dengan perkembangan zaman digital saat ini walaupun punyai 4700 kantor lokasi di tingkat kecamatan.

Baidowi menjelaskan, di saat pesaingnya sudah menyasar penduduk hingga lingkup terkecil bersama dengan mengakses banyak outlet, PT. Pos berhenti di tingkat kecamatan.

Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman menilai sekiranya PT. Pos Indonesia idamkan senantiasa eksis di kancah bisnis negara, maka mereka kudu langsung laksanakan aksi korporasi yang signifikan. Hal tersebut mampu di mulai dari laksanakan digitalisasi untuk bersaing bersama dengan para pesaingnya yang memang laksanakan perihal Seller Bansos.

Menurut Mahfudz juga, PT. Pos kudu mampu menciptakan iklim kerja yang kompetitif kepada para karyawannya untuk memacu peningkatan income perusahaan.

“Harus ada loncatan yang luar biasa untuk menanggulangi masalah ini. Ya memang tantangannya itu, kalau di satu sisi dia punyai jaringan yang luas, aset yang banyak. Kemudian di satu sisi punyai masalah kelebihan kuantitas SDM yang perlu penanganan tersendiri. Barangkali gemuknya SDM ini juga menjadi beban bagi korporasi agar konsisten merugi,” ujarnya.

Disarankannya agar aset-aset yang dimiliki PT. Pos kudu mampu menjadi resources untuk memaksimalkan pendayagunaan yang menghasilkan revenue. Selain itu pengembangan teknologi digital yang konsisten diusahakan oleh PT. Pos, menurutnya kudu amat ditekuni bersama dengan serius.

“Kita mengerti memang banyak teknologi digital cobalah dikembangkan. Namun sejauh mana ada wilingnes dari korporasi untuk mendayagunakan potensi itu sendiri agar bakal menjadi satu kemampuan yang real. Saya kira belum terlambat untuk laksanakan itu,” tekannya.